PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
TERHADAP
DUA (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USULAN WALIKOTA SERANG
TAHUN 2016
TENTANG
1.
RAPERDA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH;
2.
RAPERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN ZONASI SUB PUSAT
PELAYANAN KOTA SERANG PADA KECAMATAN CURUG, KECAMATAN WALANTAKA, KECAMATAN
KASEMEN DAN KECAMATAN TAKTAKAN;
TIGA (TIGA)
PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2016
TENTANG
1.
RAPERDA
TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SUMBER DAYA
AIR :
2.
RAPERDA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA
DAN GANGGUAN :
3.
RAPERDA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO :
DISAMPAIKAN
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
Senin, 24 Oktober 2016
|
NO
|
NAMA
|
JABATAN
|
|
1
|
JUMHADI, S.Ag
|
KETUA FRAKSI
|
|
2
|
RONI ALFANTO, SE
|
WAKIL KETUA
|
|
3
|
TETI KURNAETI, SE
|
SEKRETARIS
|
|
4
|
PRANA RISMAYANDI
|
ANGGOTA
|
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA.
SALAM RESTORASI,
YTH.PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTASERANG.
YTH.WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
YTH. UNSUR FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA SERANG
YTH. SEKRETARIS KOTA SERANG, PARA ASISTEN DAERAH, STAF AHLI WALIKOTA DAN SELURUH KEPALA SKPD DILINGKUNGAN
PEMDA KOTA SERANG
YTH. PARA UNDANGAN, INSAN PERS, SERTA HADIRIN
YANG BERBAHAGIA
PERTAMA-TAMA DAN PALING UTAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERIKAN NIKMAT , BAIK NIKMAT IMAN DAN ISLAM MAUPUN NIKMAT
SEHAT JASMANI DAN ROHANI KEPADA KITA SEMUA SEHINGGA KITA BISA MELAKSANAKAN
TUGAS DAN KEWAJIBAN KONSTITUSI
KITA YAKNI HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI. .
SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI
BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA , SAHABAT DAN UMATNYA HINGGA AKHIR JAMAN ,
AMIN’
SAUDARA
WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG SERTA HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA
DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, PERKENANKANLAH FRAKSI PARTAI
NASDEM DPRD KOTA SERANG, MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM TERKAIT DENGAN RAPAT
PARIPURNA DPRD KOTA SERANG, YANG MENGAGENDAKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP
RAPERDA USULAN WALIKOTA SERANGYANG
TERDIRI DARI :
1. RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH; DAN
2. RAPERDA
TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG DAN ZONASI SUB PUSAT PELAYANAN KOTA SERANG PADA KECAMATAN
CURUG, KECAMATAN WALANTAKA, KECAMATAN KASEMEN DAN KECAMATAN TAKTAKAN;
3.
RAPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SUMBER DAYA AIR :
4.
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA DAN GANGGUAN :
5.
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO :
PERTAMA
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH
SAUDARA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA SERANG, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
SUMBER KEKAYAAN
PEMERINTAH DAERAH YANG PALING DOMINAN SAAT INI DALAM BENTUK PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) ADALAH HASIL DARI PAJAK DAN RETRIBUSI. KEDUA SUMBER YANG DOMINAN
TERSEBUT OBYEKNYA ADALAH MASYARAKAT, OLEH KARENA ITU PENDAPATAN YANG BERASAL
DARI KEDUA SUMBER TERSEBUT HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA MASYARAKAT SECARA TIDAK
LANGSUNG YAITU DALAM BENTUK PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT.
ARTINYA SEMAKIN TINGGI JUMLAH PAD, MAKA SEHARUSNYA SEMAKIN BERKUALITAS
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKATNYA.
SEHINGGA PAJAK DAN RETRIBUSI BENAR-BENAR AKAN MENJADI ALAT BAGI PEMERINTAH
UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN, DAN SEBAGAI ALAT
UNTUK MELAKUKAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
RETRIBUSI BAGI PEMERINTAH DAERAH SELAIN SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH JUGA MERUPAKAN ALAT BAGI PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN
REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN
KEPADA MASYARAKAT. RETRIBUSI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN PEMERINTAH KARENA
MERUPAKAN IURAN WAJIB YANG HARUS DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KARENA MASYARAKAT
TELAH MENGGUNAKAN JASA LAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH. SEDANGKAN
RETRIBUSI SEBAGAI ALAT REGULASI DAN KEBIJAKAN MERUPAKAN SALAH SATU ALAT YANG
DAPAT DIGUNAKAN PEMERINTAH UNTUK MENDESAIN POLA PERILAKU DAN BUDAYA MASYARAKAT
SESUAI DENGAN TUJUAN BESAR PEMBANGUNAN DAERAH YANG INGIN DICAPAI.
SAUDARA
WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG SERTA HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA
FRAKSI NASDEM MEMBERIKAN APRESIASI YANG TINGGI
ATAS INISIATIF PEMERINTAH KOTA
SERANG YANG TELAH MENYAMPAIKAN PERUBAHAN RAPERDA RETRIBUSI DAERAH, TENTUNYA KITA SEMUA BERHARAP
LAHIRNYA PERUBAHAN RAPERDA
RETRIBUSI DAERAH INI SECARA EFEKTIF DAN PRODUKTIF DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH ( PAD ) DAN SECARA LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT. DAN TENTUNYA SEBUAH PERDA SEMAKIN BERMAKNA APABILA MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA APARATUR YANG KAPABEL, PROFESSIONAL, KREDIBEL
DAN MEMPUNYAI INTEGRITAS .
SEIRING DENGAN BERJALANNYA PROSES
PEMBAHASAN RAPERDA
RETRIBUSI DAERAH INI FRAKSI NASDEM
MEMBERIKAN BEBERAPA CATATAN
STRATEGIS ATAS PERUBAHAN RAPERDA
RETRIBUSI DAERAH INI YANG PERLU DI FOLLOW UP SEBAGAI BERIKUT :
1.
SEBAGAIMANA AMANAT UU NO 28 TAHUN 2009 BAHWA
UNTUK EFEKTIFITAS DALAM PEMBAHASAN DAN PENELAAHAN MAKA PERUBAHAN RAPERDA RETRIBUSI DAERAH INI HARUS DIBUAT DALAM BENTUK YANG TERINTEGRASI DALAM
SATU PAKET PAJAK DAERAH YANG DIDALAMNYA TERDAPAT BEBERAPA JENIS PAJAK DAERAH.
DENGAN MELIHAT KONDISI PERDA TENTANG PAJAK DAERAH SUDAH ADA DAN SUDAH MENGACU
KEPADA UU NO 28 TAHUN 2009.
2.
PERUBAHAN
RAPERDA RETRIBUSI DAERAH INI MERUPAKAN HAL YANG SANGAT URGEN TERHADAP
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) KOTA SERANG, DAN DARI PROSES PEMBAHASAN
BAHWA KELEMAHAN YANG PALING PRINSIP DARI SKPD PENGHASIL, KHUSUSNYA DPPKAD YANG BERPERAN BESAR DALAM
MENDONGKRAK PENDAPATAN DARI SEkTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ADALAH BELUM
ADANYA DATA YANG VALID TENTANG POTENSI OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG
ADA DI KOTA SERANG DAN INILAH YANG MENJADI SALAH SATU PENYEBAB KITA BELUM BISA MENGEKSPLORASI
SECARA OPTIMAL POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG ADA.
3.
PEMERINTAH
KOTA SERANG AGAR SEGERA MENCARI POTENSI RETRIBUSI DAERAH YANG ADA DALAM
UU 28 TAHUN 2009 MAUPUN YANG BELUM ADA DENGAN MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SARANA
PRASARANANYA AGAR POTENSI RETIRBUSI DAERAH BISA BERTAMBAH, KITA TIDAK BOLEH
MENGAMBIL RETRIBUSI PADA OBJEK RETRIBUSI YANG TIDAK ADA CAMPUR TANGAN
PEMERINTAH DALAM BENTUK KONTRIBUSI PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
RETRIBUSI DAERAH.
4.
FRAKSI NASDEM
SANGAT SETUJU DENGAN DIHAPUSNYA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP
DAN AKTA CATATAN SIPIL BERDASARKAN UU NOMOR
23 TAHUN 2006 SEHINGGA PEMERINTAH KOTA SERANG HARUS MENSOSIALISAKAN KEPADA
MASYARAKAT AGAR TIDAK TERJADINYA PUNGLI YANG MERESAHKAN MASYARAKAT.
5.
BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN DARI RETRIBUSI BARU YAITU PELAYANAN TERA/TERA ULANG PASAL 63, FRAKSI
NASDEM MENGAPRESIASI LANGKAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SERANG.HAL INI
MENUNJUKKAN KOMITMEN DARI WALIKOTA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT KOTA SERANG. DIMANA TERA/TERA ULANG TERHADAP
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) MERUPAKAN KEBUTUHAN
MUTLAK DALAM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN,
BAHKAN JUGA PENDIDIKAN. MAKA DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT UNTUK
MEMPEROLEH PERLINDUNGAN, PELAYANAN, DAN KONDISI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN
KOMPETITIF DI KOTA SERANG.
6.
PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR
DAN PELAYAN MASYARAKAT SEHARUSNYA LEBIH MENGUTAMAKAN PELAYANAN DARIPADA
KEUNTUNGAN SEMATA, SEHINGGA TARIF TERA/TERA ULANG TIDAK BOLEH MENGANDUNG UNSUR
PROFIT MARGIN. TARIF YANG DIKENAKAN SEHARUSNYA BERDASARKAN ATAS BIAYA YANG
NYATA-NYATA DIKELUARKAN (REAL COST) OLEH PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
TERSEBUT.
7.
DISAMPING ITU DENGAN BERTAMBAHNYA USULAN JENIS
RETRIBUSI BARU YAITU RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS BERDASARKAN PP NOMOR 97
TAHUN 2012, RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) BERDASARKAN PP NOMOR 97 TAHUN 2012, RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN
2009,AGAR DAPAT MENUTUPI SEPARUH BAHKAN
PENUH BIAYA OPERASIONAL, BIAYA PEMELIHARAAN SERTA BIAYA PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA SETIAP OBJEK RETRIBUSI SEBAGAIMANA YANG SUDAH DITETAPKAN
NANTINYA. DAN YANG PALING PENTING DARI SEMUANYA TERMASUK PENINGKATAN PAD
ADALAH TIDAK MEMBEBANI STAKE HOLDER (PEMANGKU KEPENTINGAN) DALAM HAL INI ADALAH
MASYARAKAT YANG MERUPAKAN WAJIB RETRIBUSI INI DAN JANGAN SAMPAI RETRIBUSI INI
DIJADIKAN ALAT DALAM MENDAPATKAN PROFIT OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI DOMAIN
DARI SETIAP RETRIBUSI YANG DITETAPKAN.
SAUDARA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA SERANG, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
SETELAH DIBAHAS, DIANALISA DANDITELITI SECARA SEKSAMA DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN PERMASALAHAN YANG ADA SERTA MEMETAKAN IMPLIKASINYA KE DEPAN
YANG SEMUANYA KAMI TUANGKAN DALAM BENTUK CATATAN STRATEGIS DIATAS, MAKA KAMI
DARI FRAKSI NASDEM MENYETUJUI PERUBAHAN RAPERDA RETRIBUSI
DAERAH DAPAT DILANJUTKAN KE TAHAPAN PEMBAHASAN LEBIH DENGAN
CATATAN HARUS MENGAKOMODIR DAN MENINDAKLANJUTI SEPERTI CATATAN KAMI DIATAS.
SAUDARA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA SERANG, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
KEDUA RAPERDA TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG DAN ZONASI SUB PUSAT PELAYANAN KOTA SERANG PADA KECAMATAN
CURUG, KECAMATAN WALANTAKA, KECAMATAN KASEMEN DAN KECAMATAN TAKTAKAN;
DINAMIKA PEMBANGUNAN DAERAH DAPAT DIILUSTRASIKAN
DALAM SEBARAN PRASARANA DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN DISTRIBUSI PENDUDUK,
PEMUKIMAN, PENINGKATAN AKTIVITAS KEGIATAN SOSIAL EKONOMI DAN PERGERAKAN ARUS
MOBILITAS PENDUDUK, YANG PADA GILIRANNYA MENUNTUT KEBUTUHAN TERHADAP RUANG.
SEBAGAI DAMPAK DINAMISASI TERSEBUT DIPERLUKAN PENATAAN RUANG YANG MERUPAKAN
SEBUAH PROSES PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG.
OLEH KARENA ITU FRAKSI NASDEM MENYAMBUT BAIK TERSUSUNYA RAPERDA RENCANA DETAIL
TATA RUANG DAN ZONASI SUB PUSAT PELAYANAN KOTA SERANG PADA KECAMATAN CURUG,
KECAMATAN WALANTAKA, KECAMATAN KASEMEN DAN KECAMATAN TAKTAKAN YANG MERUPAKAN SUATU UPAYA GUNA MENYELARASKAN RUANG YANG TERSEDIA
DENGAN DINAMISASI PERKEMBANGAN DAERAH DAN BUKAN DIJADIKAN SEBUAH SARANA
LEGALISASI ATAU JUSTIFIKASI TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI.
PROBLEMA
DALAM PENATAAN TATA RUANG ADALAH KOORDINASI KELEMBAGAAN BERKAITAN DENGAN
WEWENANG PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENATAAN RUANG. HAL
INI PENTING UNTUK MENGHINDARI BERBAGAI PERSOALAN DALAM PENATAAN RUANG
DIKEMUDIAN HARI. PERSOALAN-PERSOALAN TERSEBUT DIANTARANYA TUMPANG TINDIHNYA
KEWENANGAN DAN KOORDINASI TINGKAT PEMERINTAHAN TERSEBUT.
SAUDARA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA SERANG, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
FRAKSI NASDEM MENEKANKAN PERLUNYA
TERHADAP PERLUNYA ANTISIPASI DALAM IMPLEMENTASINYA, KARENA PERDA TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG DAN ZONASI SUB PUSAT PELAYANAN KOTA SERANG PADA KECAMATAN CURUG,
KECAMATAN WALANTAKA, KECAMATAN KASEMEN DAN KECAMATAN TAKTAKAN INI AKAN DIJADIKAN PEDOMAN ATAU ACUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MAUPUN UNTUK PEMBERIAN PERIZINAN. “BERDASARKAN UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG, BAHWA PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA HARUS SELARAS
DENGAN RENCANA TATA RUANG NASIONAL DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
MATERI POKOKNYA HARUS MEMPERHATIKAN
KONDISI EKSISTING DISETIAP WILAYAH, ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DAN PENANGANAN
MASALAH-MASALAH PERKOTAANUNTUK ITU, PEMERINTAH KOTA HARUS MENYIAPKAN “GUIDANCE”
(PANDUAN) LOKASI INVESTASI KEPADA SETIAP INVESTOR YANG INGIN MENANAMKAN
MODALNYA. KEDEPAN, SETIAP INVESTASI HARUS DIALOKASI DI TEMPAT YANG TEPAT DAN
BENTUK USAHA YANG SESUAI DENGAN RDTR DAN ZONASINYA.
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
DAN ZONASI KOTA SERANG
2015 - 2035 MERUPAKAN SATU PERATURAN
DAERAH YANG SANGAT PENTING DALAM SISTEM PENATAAN KOTA SERANG DIMASA MENDATANG. KARENA
PERARTURAN DAERAH INI MERUPAKAN DASAR DAN ACUAN DALAM MERANCANG PETA BANGUN
KOTA SERANG.
SAUDARA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA SERANG, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
DARI SUDUT PANDANG FRAKSI NASDEM RAPERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN ZONASI SUB PUSAT PELAYANAN
KOTA SERANG PADA KECAMATAN CURUG, KECAMATAN WALANTAKA, KECAMATAN KASEMEN DAN
KECAMATAN TAKTAKAN DITUJUKAN UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM YANG
TERSTRUKTUR, SEHINGGA INSTRUMEN PENGENDALIANNYA PUN LEBIH DITITIK PUSATKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAI DAERAH OTONOM, REGULASI
ZONASI, SEBAGAI HAK JAWAB KEPADA MASYARAKAT UNTUK DILAKUKAN PENERTIBAN PROSES
ADMINISTRASI YANG MENENTUKAN LAYAK ATAU TIDAKNYA HAK-HAK MASYARAKAT TERSEBUT
MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM, SELAMA
INI PENATAAN RUANG TIDAK MUDAH UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN, SALAH SATU INDIKATORNYA
ADALAH PROFESIONALISME DAN DAYA TANGGAP MASYARAKAT YANG RENDAH DAN MASYARAKAT
SENDIRI BELUM DITEMPATKAN PADA POSISI YANG KUAT DALAM MENCIPTAKAN PENATAAN
RUANG YANG ADIL, SEHINGGA DENGAN REGULASI ITU PEMERINTAH BERPERAN AKTIF DAN
IKUT MELAKUKAN PENATAAN DENGAN BENAR SESUAI TATA RUANG, PENATAAN ZONASI HARUS
MELIBATKAN MASYARAKAT KOTA SERANG
SECARA LUAS DENGAN MELAKUKAN KONSULTASI PUBLIK, SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN
MASALAH DI KEMUDIAN HARI SETELAH RAPERDA INI DISAHKAN MENJADI PERATURANDAERAH, DOKUMEN RDTR NANTINYA BAKAL
DIGUNAKAN SEBAGAI LANDASAN UNTUK PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SERANG MENGATUR FUNGSI DAN PERUNTUKKAN
RUANG TERSEBUT, BAIK UNTUK LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT SENDIRI.
FRAKSI NASDEM MENYATAKAN DAPAT MENERIMA DAN
MENYETUJUI RANPERDA TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG DAN ZONASI SUB PUSAT PELAYANAN KOTA SERANG PADA KECAMATAN
CURUG, KECAMATAN WALANTAKA, KECAMATAN KASEMEN DAN KECAMATAN TAKTAKANRENCANA
DETAIL TATA RUANG DAN ZONASITAHUN 2015 – 2035
UNTUK DAPAT DILANJUTKAN KE TAHAPAN PEMBAHASAN LEBIH LANJUT
SAUDARA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA SERANG, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
SELANJUTNYA, MENGENAI 3 (TIGA) RAPERDA LAINNYA YAKNI: 1).RAPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SUMBER DAYA AIR. 2). RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA DAN GANGGUAN. 3). RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA PRINSIPNYA KAMI FRAKSI NASDEM SEPENDAPAT
DENGAN SAUDARA WALIKOTA UNTUK DILAKUKAN PENCABUTAN DAN PERUBAHAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN. SEDANGKAN PERUBAHAN
YANG TERJADI PADA DUA RAPERDA DIMAKSUD HANYA MEMUAT BEBERAPA PENAMBAHAN SERTA
SINKRONISASI DARI BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU UNTUK
DISELARASKAN. NAMUN DEMIKIAN, BERDASARKAN HASIL BACAAN KAMI PADA DRAF RAPERDA
YANG ADA, MASIH TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG MESTI DILAKUKAN.
SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG SERTA HADIRIN
YANG BERBAHAGIA.
DEMIKIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD KOTA SERANG,
DALAM PARIPURNA HARI INI, KAMI BERHARAP
SEMOGA HAL INI DAPAT BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA, ATAS SEGALA PERHATIANNYA
KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.
WASSALAMU’ÁLAIKUM WR WB
SERANG
,24 OKTOBER 2016
FRAKSI
PARTAI NASDEM
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
|
KETUA
JUMHADI,
S.Ag
|
 SEKRETARIS
Hj. TETY KURNAETI, SE
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar